Ketahanan pangan merupakan aspek fundamental dalam pembangunan suatu negara dan harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, pertumbuhan populasi yang pesat, serta dinamika ekonomi global, Indonesia sebagai negara agraris terbesar di Asia Tenggara memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakatnya. Namun, apakah kebijakan yang ada saat ini sudah cukup untuk menjamin ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia? Salah satu sektor yang berkontribusi besar dalam aspek ini adalah industri perunggasan, yang seharusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah.
Perunggasan memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional, terutama sebagai sumber protein hewani. Produk unggas, seperti daging ayam dan telur, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pola konsumsi masyarakat Indonesia. Kandungan nutrisinya yang tinggi menjadikannya pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan gizi, terutama bagi anak-anak. Namun, di tengah lonjakan permintaan, industri ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk fluktuasi harga pakan, ketergantungan pada impor bahan baku, serta regulasi yang sering berubah-ubah. Jika sektor ini tidak dikelola dengan baik, maka pasokan protein murah bagi masyarakat bisa terganggu.
Ketahanan pangan di Indonesia juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, degradasi sumber daya alam, serta dampak perubahan iklim global. Diperkirakan jumlah penduduk dunia akan mencapai 9,73 miliar pada tahun 2050, yang berarti lonjakan permintaan terhadap produk pertanian global. Sayangnya, degradasi lahan dan lingkungan terus berlangsung, sehingga berpotensi menimbulkan krisis pangan serta meningkatnya angka kekurangan gizi. Apakah pemerintah telah memiliki strategi konkret untuk mengatasi masalah ini? Data menunjukkan bahwa sekitar 25% lahan pertanian dunia telah mengalami degradasi berat (Chasek 2022), dan Indonesia juga menghadapi ancaman serupa.
Di dalam negeri, konversi lahan pertanian untuk pembangunan infrastruktur dan perumahan terus meningkat. Setiap tahunnya, diperkirakan sekitar 10,6 hektar lahan sawah mengalami alih fungsi (Purbiyanti 2013). Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait stabilitas produksi pangan di masa depan. Ditambah dengan dampak perubahan iklim yang semakin nyata, sektor pertanian semakin rentan. Lalu, sejauh mana pemerintah telah menyiapkan kebijakan untuk memastikan keberlanjutan sektor pertanian di tengah kondisi ini? Tanpa ketersediaan lahan dan air yang memadai, ketahanan pangan kita berada dalam ancaman serius.
Menurut Buku Indeks Ketahanan Pangan yang diterbitkan oleh Badan Pangan Nasional pada tahun 2002, ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi di mana pangan tersedia secara cukup, baik dari segi jumlah maupun mutu, serta aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pencapaian ketahanan pangan di Indonesia masih menghadapi banyak kendala. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah yang lebih konkret dalam mengembangkan kebijakan pangan yang berkelanjutan dan pro-rakyat. Tanpa upaya serius dalam mempertahankan sektor pertanian dan mendukung industri perunggasan, ketahanan pangan nasional akan sulit dicapai. Sudah saatnya kita semua, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat, berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan pangan bagi generasi mendatang.
Referensi :
Peran perunggasan dalam Mendukung Ketahanan Pangan, Majalah Poultry Indonesia Edisi Mei 2024
